Siswa Bakal Gagal Mendaftar

Siswa Bakal Gagal Mendaftar

Siswa Bakal Gagal Mendaftar

– Dinas  Pendidikan Kota Bekasi melakukan penyisiran data siswa miskin sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Pasalnya saat ini Pemerintah Kota Bekasi, menetapkan kuota jalur afirmasi sebesar 25 persen.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Inayatullah menuturkan

,  dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, jumlah daya tampung pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018-2019 ini, sebanyak 14.939 siswa. “Dan komposisi siswa miskin yang akan diterima melalui PPDB jalur afirmasi sebanyak 3.734 siswa,” ucapnya.

Sedangkan jumlah rombongan belajar (rombel) untuk SMP negeri pada tahun ini sebanyak 393 rombel.Jumlah rombel terbesar yakni 10 rombel dengan total jumlah siswa sebanyak 380 siswa. Sedangkan, rombel terkecil 3 rombel dengan siswa sebanyak 114 siswa.

“Nah apabila siswa miskin tidak melakukan verifikasi data afirmasi pada tanggal yang telah ditetapkan, maka secara otomatis sistem tidak akan membaca dan calon siswa tersebut tidak bisa mendaftar melalui jalur afirmasi,” tuturnya.

Dirinya menghimbau agar warga kurang mampu yang ingin mendaftarkan anaknya masuk ke SMP melalui jalur afirmasi tersebut, diharapkan melakukan verifikasi datanya mulai tanggal 25, 26 dan 28 Juni 2018 nanti. Sehingga, pada waktu pembukaan PPDB daring, tanggal 3-5 Juli mendatang, para calon siswa tidak perlu menyertakan surat keterangan tidak mampu.

“Bagi siswa yang akan mendaftar PPDB daring melalui jalur afirmasi

, wajib mengikuti proses verifikasi datanya ditingkat kecamatan dan kelurahan. Proses ini nantinya untuk menjaring data siswa miskin supaya dimasukkan ke dalam sistem database jalur afirmasi. Nanti pada saat mendaftar gak perlu pakai surat keterangan tidak mampu,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau seluruh daerah menerapkan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.

Muhadjir mengingatkan, jangan sampai kesepakatan yang sudah diambil hingga Permendikbud

14/2018 diterbitkan malah dilanggar. “Ikuti aturan saja, kan sudah ada aturannya (Permendikbud 14/2018). Kalau di DKI Jakarta tidak menerapakan zonasi, akan kami lihat alasannya sehingga tidak mengikuti aturannya,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Senin (25/6).

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/