Jokowi Digugat Karena Tak Terbuka soal Kondisi Darurat Papua

Jokowi Digugat Karena Tak Terbuka soal Kondisi Darurat Papua

Jokowi Digugat Karena Tak Terbuka soal Kondisi Darurat Papua

South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia

dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggugat Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena kebijakan pemblokiran internet di Papua.

Kuasa Hukum SAFEnet dan AJI Ade Wahyudin mengatakan pembatasan akses internet harus didasari oleh seberapa mendesak situasi darurat sehingga negara memutuskan untuk membatasi hak akses atas informasi.

Ade mengatakan apabila pemerintah akan melakukan pembatasan akses,

maka pembatasan tersebut harus diumumkan oleh presiden dengan alasan yang jelas, bukan hanya sekadar siaran pers.

“Dalam keadaan tertentu negara berhak untuk membuat setiap hak dasar atau hak asasi manusia tapi Tentu saja itu harus berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini ada ketentuan Undang-Undang Darurat dan UUD 1945,” kata Ade saat ditemui di PTUN Jakarta, Kamis (21/11).

Lihat juga:Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua

Dalam pelambatan internet (internet throttling) pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua & Papua Barat, pemerintah memang hanya menginformasikan kebijakan tersebut lewat siaran pers.

Kebijakan Ini dianggap maladministrasi karena siaran pers hanya bersifat pemberitahuan sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Ade mengatakan pengumuman oleh presiden juga harus disebutkan berapa lama pemblokiran akan dilakukan dan wilayah cakupan pemblokiran.

Kemenkominfo, saat itu juga tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran akan dilakukan. Kementerian hanya mengatakan akan menghentikan pemblokiran apabila situasi sudah kondusif.

“Ketentuan darurat itu seharusnya juga dinyatakan oleh presiden dalam hal ini bukan hanya sekadar rilis tapi juga pernyataan resmi,” kata Ade.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim mengatakan tindakan pemerintahan Jokowi melalui Kemenkominfo ketika melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua barat tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan jurnalis.

 

Sumber :

https://multi-part.co.id/camera-timestamp-apk/